“Saya sudah meminta agar proses verifikasi dilakukan secepatnya. Jangan ditutup-tutupi dan jangan ada yang dilindungi,” tegas KDS. Prinsipnya jelas: semua harus transparan, berpegang pada fakta, dan apabila terbukti, sanksi tegas akan dijatuhkan tanpa pandang bulu.
Bagi KDS, ASN di lingkungan Pemkab Bandung wajib menjadi teladan. Jika aparatur pemerintah sendiri terjerat judi online, bagaimana masyarakat bisa mempercayai pemerintah? Keterlibatan ini juga berisiko menimbulkan masalah ekonomi, utang, gangguan konsentrasi kerja, hingga potensi penyalahgunaan wewenang.
KDS meminta seluruh kepala dinas, badan, dan camat untuk aktif mengawasi sekaligus membimbing pegawainya. Sosialisasi bahaya judi online diperluas, dan kepada yang masih terjerat, beliau berpesan: berhenti selagi ada waktu, sebelum proses hukum berjalan.
“Kita tetap harus berpegang pada fakta. Tetapi satu hal tidak boleh ditawar. Kalau nanti terbukti ada ASN Pemkab Bandung yang terlibat judi online, kami tidak akan menutup mata,” tutup KDS. Kebersihan birokrasi adalah harga mati demi menjaga kepercayaan rakyat. (Iding)***
