“Penyaluran melalui perbankan ini agar aspek governance-nya bisa terjaga. Pak Gubernur ingin memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan ketentuan dan perundangan-undangan dan memiliki tata kelola yang baik,” ujarnya.
Di samping itu, Kemenparekraf bersama Pemerintah Provinsi Bali juga sedang merencanakan program padat karya senilai Rp186 miliar yang akan direalisasikan di 177 desa wisata di Bali. Diharapkan 15.000 pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif dapat terakomodir dalam program ini setiap harinya.
“Juga tadi ada pembahasan untuk pembangunan jogging track di Sanur, pembenahan destinasi-destinasi wisata di Ubud juga pengelolaan sampah di Klungkung, Kuta, dan beberapa destinasi lainnya yang diharapkan bisa membuka lapangan kerja seluas dan sebanyak-banyaknya,” kata dia.
Selain itu, dalam pertemuan juga membahas tindak lanjut usulan free COVID corridor yang saat ini sudah dalam tahap pembahasan akhir oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, dan juga Satgas COVID-19.
