KOTA BANDUNG, PRIPOS.ID – DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Garut untuk mendiskusikan berbagai tantangan dan isu terkini di dunia pendidikan. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah topik penting dibahas, termasuk evaluasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), mekanisme sumbangan pendidikan, penahanan ijazah, rencana integrasi Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan sekolah umum, hingga kebijakan penempatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Aceng Malki, menjelaskan bahwa sistem zonasi dalam PPDB menjadi salah satu sorotan utama. Sistem ini dinilai masih menimbulkan kendala, terutama terkait kapasitas sekolah di wilayah tertentu yang belum memadai untuk menampung jumlah peserta didik.
“Sistem zonasi perlu dievaluasi secara mendalam agar dapat berjalan lebih optimal. Masalah seperti kapasitas sekolah yang terbatas di beberapa daerah harus segera diatasi,” ujar Aceng Malki pada Kamis (24/1/2025).
Isu Penting: Sumbangan dan Penahanan Ijazah
Masalah sumbangan di SMA dan SMK negeri juga menjadi topik hangat. Aceng menekankan bahwa sumbangan ini seharusnya bersifat sukarela dan tidak memberatkan orang tua siswa. Selain itu, mekanisme pemberlakuan sumbangan perlu lebih transparan dan hanya diterapkan di sekolah tertentu.