Panggung kebodohan dipergunakan untuk mengelabui rakyat. Seolah-olah semua yang sedang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat dan memperoleh dukungan politik yang luas.
Di sinilah kita bisa memahami mengapa Roy Suryo dan kawan-kawan begitu percaya diri. Mengapa pula hampir tak terdengar suara lantang dari para politisi dan partai-partai pendukung yang membela Jokowi maupun Gibran?
Sekarang, perhatikan pula sikap Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Dua institusi besar yang seharusnya menjadi benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan, justru ikut menjadi sorotan dalam rangkaian kontroversi ini.
Keduanya seolah terseret ke dalam pusaran permainan politik yang lebih besar. Publik pun berhak bertanya: apakah proses hukum sedang berjalan secara murni, atau justru sedang dimanfaatkan untuk melegitimasi kepentingan politik tertentu?
