Sulit membayangkan bagaimana lembaga hukum sebesar MK dan MA bisa menjadi bagian dari kontroversi yang begitu serius. Bagaimana mungkin persoalan legal standing, misalnya, tidak menjadi perhatian utama dalam setiap proses gugatan? Bagaimana pula selembar suket (surat keterangan) bisa menjadi sumber polemik besar tentang keabsahan seorang wakil presiden, padahal dokumen tersebut merupakan produk administrasi negara?
Lebih jauh, mengapa substansi riwayat pendidikan Gibran, termasuk pendidikan S-1 yang telah ditempuh di luar negeri, tidak menjadi bagian penting dari perdebatan publik?
Bukankah persyaratan pendidikan calon wakil presiden berbunyi minimal SMA atau sederajat? Mengapa perdebatan justru lebih banyak berkutat pada persoalan administratif, sementara substansi persyaratan pendidikan tidak dilihat secara utuh?
Pada titik inilah panggung kebodohan menemukan ruang pembenarannya. Ketika persoalan yang kompleks disederhanakan, ketika tafsir hukum dipelintir menjadi senjata politik, dan ketika opini publik lebih menentukan daripada kejernihan berpikir.
