Mengapa begitu mudah menafsirkan perkembangan putusan dan proses hukum yang masih menyisakan perdebatan menjadi dasar bagi langkah politik sebesar pemakzulan?
Mengapa tidak lebih dahulu masuk ke wilayah substansi kinerja seorang wakil presiden?
Apakah ada persoalan korupsi? Pelanggaran moral? Pelanggaran konstitusi? Atau persoalan lain yang secara nyata memenuhi alasan pemberhentian?
Begitu cepat dan bersemangat ketika menyangkut nasib Gibran. Tetapi ketika berhadapan dengan kepentingan rakyat, semuanya bisa berlarut-larut.
Berapa lama RUU Perampasan Aset dibiarkan tanpa kepastian? Berapa lama persoalan kebakaran hutan harus menunggu penanganan serius? Berapa banyak kasus yang rawan korupsi harus menanti keberanian politik?
Mengapa untuk kepentingan kekuasaan bisa begitu cepat, sementara untuk kepentingan rakyat selalu bertele-tele?
Inilah yang bisa disebut sebagai puncak keberhasilan praktik Post-Truth Politics.
