Gejala sikap arogan ini terasa sejak awal pemerintahan berjalan. Komitmen untuk melanjutkan berbagai program unggulan pemerintahan sebelumnya, mulai dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hilirisasi, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan nasionalisme dan kemandirian politik-ekonomi, semestinya diwujudkan melalui kebijakan yang terukur dan hasil yang nyata.
Namun, hingga kini, berbagai pertanyaan masih menunggu jawaban.
Kapan IKN benar-benar berfungsi sesuai target, termasuk menjadi pusat aktivitas pemerintahan? Sejauh mana hilirisasi memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat? Bagaimana nilai-nilai etika kebangsaan ditegakkan secara konsisten, bukan hanya dijadikan slogan politik?
Yang lebih memprihatinkan, muncul kesan bahwa nilai dan standar etik tidak selalu diterapkan secara konsisten. Mereka yang pernah terseret persoalan etik atau ditahab karena pernyataan ujaran kebencian justru kembali memperoleh ruang dan panggung politik. Sebagian bahkan mendapatkan akses ke lingkaran kekuasaan.
