“Setelah melakukan beberapa kunjungan ke kabupaten/kota, kami melihat masih banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal persyaratan dasar dari dinas sektoral. Oleh karena itu, sinkronisasi antara kebijakan pusat dan implementasinya di daerah sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkap Hilal usai melakukan konsultasi di Jakarta, Selasa (15/1/2025).
Hilal juga menambahkan bahwa keberadaan Ranperda ini diharapkan bisa memberikan kenyamanan bagi para pelaku usaha, dengan tujuan untuk menciptakan suasana yang mendukung perkembangan usaha yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Barat.
“Ranperda ini diharapkan bisa mengakomodasi semua kepentingan pelaku usaha dengan memberikan rasa aman dan nyaman, serta pelayanan yang maksimal agar mereka dapat berkontribusi dalam membangun ekonomi Jawa Barat,” jelas Hilal.