Pernyataan pelaku UMK, lanjutnya, dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Standar tersebut paling sedikit terdiri atas pertama, akad atau ikrar yang berisi kehalalan produk dan bahan yang digunakan. Kedua, proses produk halal (PPH) dinyatakan memenuhi kriteria kehalalan. Ketiga, ada pendampingan PPH untuk memastikan bahwa produk itu sudah memenuhi syarat dideklarasikan. Caranya, diverifikasi dan validasi oleh pendamping.
“Kalau sudah memenuhi syarat itu semua, dokumen pernyataan halal UMK tersebut disampaikan kepada BPJPH. Selanjutnya diteruskan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk. Berdasarkan fatwa halal secara tertulis dari MUI itulah BPJPH menerbitkan sertifikat halal,” lanjut Mastuki.
Mastuki menjelaskan, pendampingan PPH pelaku UMK dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.
