Pendampingan PPH juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.
“BPJPH masih menyiapkan aturan teknisnya. Bagaimana pendampingan PPH itu dilakukan. Standar halalnya seperti apa. Rekruitmen lembaga yang bertugas melakukan pendampingan juga sedang proses. Semua diatur dalam Peraturan BPJPH yang saat ini masih difinalisasi,” ungkapnya. (sani/png)
