KBB, PRIPOS.ID – DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti proses perizinan yang masih dianggap kompleks meski telah diupayakan penyederhanaan melalui dinas perizinan satu pintu. Namun, pelaksanaannya dinilai masih belum efisien. Selain itu, pengelolaan tata ruang dan pemanfaatan lahan, termasuk alih fungsi lahan, menjadi perhatian serius. Dewan menekankan pentingnya perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dengan memperkuat pengendalian tata ruang.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Jawa Barat, Dr. Buky Wibawa, M.Si, didampingi Wakil Ketua DPRD, H. Iwan Suryawan, S.Sos, bersama pimpinan dan anggota Pansus II DPRD Jawa Barat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai pemangku kepentingan di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kamis (9/1/2025). RDP ini membahas draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha yang sedang digodok oleh Pansus II DPRD Jabar.