Data menunjukkan ketimpangan tajam; sektor swasta hanya diberi jatah sekira 30 ribu ton dari total 280–297 ribu ton. Artinya, ketika lebih dari 89 persen kendali impor daging berada digenggaman BUMN, iklim kompetisi akan mati suri. Dominasi ini memicu dismotivasi investasi dan rendahnya inovasi dalam rantai pasok. Jika BUMN gagal mengeksekusi distribusi atau terlambat memasok, pasar tidak memiliki bumper atau pemain alternatif yang siap menutup celah pasokan tersebut dengan cepat. Sehingga efek domino kenaikan harga justru bisa lebih fatal.
Bayang-bayang Inefisiensi Birokrasi
Selain itu, BUMN tidak imun terhadap masalah efisiensi dan tata kelola. Sejarah mencatat persoalan birokrasi yang berbelit hingga minimnya transparansi seringkali membayangi tata kelola perusahaan pelat merah. Tanpa mekanisme pengawasan ketat dan partisipasi swasta yang seimbang potensi penyimpangan bisa meningkat. Alih-alih menstabilkan harga, kebijakan ini justru berisiko melahirkan ketergantungan struktural yang membebani konsumen dan kas negara dalam jangka panjang karena berkurangnya insentif untuk memperbaiki layanan.
