Oleh Salsa Zahratul Aulia & NazwaAprilia Putri (Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan Unisba)
SEBAGAI mahasiswa, kami tumbuh di tengah narasi besar tentang ”Indonesia Emas 2045”. Negara berjanji akan memanen bonus demografi di mana usia produktif akan menjadi motor penggerak ekonomi. Salah satu program yang diandalkan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Niatnya mulia: memastikan tidak ada anak Indonesia yang belajar dengan perut lapar. Namun dalam kacamata Ekonomi Pembangunan, muncul pertanyaan reflektif: apakah kita sedang membangun manusia atau sekadar membiayai konsumsi?
Logika ”No Free Lunch”
Dalam ekonomi, kita mengenal no free lunch—tidak ada yang benar-benar gratis. Anggaran pendidikan 2026 yang mencapai Rp.757,8 triliun memang terlihat fantastis. Namun, fakta bahwa hampir separuhnya (sekitar 335 triliun rupiah) dialokasikan untuk MBG menunjukkan pergeseran prioritas yang ekstrem dari pemerintah.
