Aulia Putri Achmadita & Fariha Salma Anabilla (Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan Unisba)
KEBIJAKAN pemerintah yang memusatkan lebih dari 80 persen kuota impor daging sapi ke pundak BUMN bak pedang bermata dua. Di satu sisi menjanjikan stabilitas harga menjelang Ramadan, namun di sisi lain menyimpan bara monopoli yang mengancam kesehatan pasar nasional. Langkah ini melibatkan PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dengan dalih menjaga pasokan pangan nasional saat konsumsi melonjak tajam. Namun muncul pertanyaan fundamental: apakah dominasi BUMN ini solusi jangka panjang, atau justru persemaian bagi praktik monopoli yang melumpuhkan ekosistem pasar?
Secara teori, intervensi negara dalam pasar pangan memang diperlukan untuk memastikan harga terjangkau dan stok mencukupi. Dengan BUMN sebagai importir utama, pemerintah lebih mudah mengatur ritme distribusi dan melakukan operasi pasar saat krisi pasokan global. Namun, ketergantungan ekstrem pada satu tangan negara membawa risiko sistemik.
