Secara agregat dana desa memang menunjukkan capaian administratif. Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa mencatat jumlah desa berstatus tertinggal turun dari sekitar 33.592 desa menjadi 7.154 desa, sementara desa berstatus maju meningkat dari 19.427 menjadi 23.035 desa. Namun perbaikan status desa belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masayarakat desa. Perubahan katagori dalam IDM kerap kali mencerminkan pemenuhan indikator dasar sebuah desa, bukan kualitas pembangunan jangka panjang yang benar-benar dirasakan masyarakat desa.
Kesenjangan antara indikator dan realitas inilah yang tampak jelas di lapangan. Di banyak desa, infrastruktur dasar terus dibangun tetapi cepat menurun kualitasnya. Meski Dana Desa mengalir setiap tahun, jalan dan irigasi tetap rusak, menambah biaya produksi dan distribusi warga. Data APBDes dari Sistem Informasi Desa (SID) menunjukkan belanja infrastruktur kerap menyerap 40 hingga 50 persen anggaran, sementara pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pelatihan usaha, dukungan produksi dan penguatan BUMDes hanya memperoleh 10 sampai 15 persen saja. Pola ini menegaskan bias kebijakan pada pembangunan fisik, sementara fondasi ekonomi desa dibiarkan rapuh.
