Bhima juga menyoroti pentingnya kualitas lapangan pekerjaan. Menurutnya, penurunan angka pengangguran tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa persoalan ketenagakerjaan telah selesai apabila pekerjaan yang tercipta masih didominasi pekerjaan informal, berpendapatan rendah, atau minim perlindungan sosial. Pandangan tersebut beririsan dengan temuan kajian HMI Cabang Bandung. Kajian menunjukkan bahwa pada 2025 jumlah penduduk bekerja memang bertambah sekitar 21,2 ribu orang tetapi pekerja pada kegiatan formal justru berkurang sekitar 3,1 ribu orang. Proporsi tenaga kerja formal tercatat sekitar 55,36 persen, di bawah target 56,54 persen, sementara cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan juga turun dari 68,30 persen menjadi 62,60 persen.
Orientasi Pembangunan Wali Kota
Sementara itu, Tino Rila Sebayang membawa diskusi pada pertanyaan mengenai orientasi pembangunan yang dibentuk oleh kepemimpinan politik di tingkat kota. Menurut Tino, pembangunan tidak dapat dilepaskan dari pilihan politik mengenai wilayah mana yang menjadi prioritas, kelompok masyarakat mana yang mendapatkan perhatian, serta bagaimana kekuasaan bekerja dalam menentukan arah pembangunan. Dalam konteks Kota Bandung, Tino menyoroti adanya demarkasi Bandung Utara dan Bandung Selatan sebagai fenomena yang tidak hanya dapat dibaca secara geografis tetapi juga secara sosial-politik.
