“Kami tidak sedang mengatakan bahwa seluruh capaian pembangunan Kota Bandung buruk. Justru capaian-capaian itu nyata. Tetapi capaian tersebut perlu diuji lebih jauh. Apakah target yang digunakan sudah cukup ambisius, apakah anggaran benar-benar mengikuti prioritas, dan apakah indikator yang digunakan mampu menangkap perubahan kesejahteraan masyarakat secara nyata,” ungkapnya.
Rafid menambahkan bahwa persoalan yang ditemukan dalam kajian bukan hanya mengenai kemiskinan atau pengangguran secara terpisah tetapi menyangkut cara pemerintah merancang target, mengalokasikan anggaran, memilih instrumen kebijakan, dan mengukur keberhasilan pembangunan. Kajian tersebut merumuskan lima temuan utama, yaitu prioritas pembangunan yang belum sepenuhnya tercermin dalam alokasi anggaran, lemahnya konsistensi dari perencanaan hingga penganggaran, sistem pengukuran target kinerja yang belum sepenuhnya dapat diandalkan, bauran instrumen kebijakan yang belum sesuai dengan tipologi Kota Bandung, serta belum digunakannya mutu belanja sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja daerah.
